Foto: Dokumentasi Kominfo  

nusakini.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menekankan kapasitas menjadi isu utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, bukan coverage pada spektrum frekuensi. "Kebutuhan kita untuk mengatasi masalah kapasitas bukan coverage. Kita membutuhkan spektrum lebih, penambahan spektrum berarti ada biaya BHP frekuensi. Kementerian Kominfo memperhatikan ekosistem ini, karena menyangkut pula PNBP,” ungkapnya dalam Diskusi Telekomunikasi "Optimalisasi Spektrum Radio Guna Mendukung Akselerasi Program Nawacita", di Balai Kartini Jakarta, Senin (20/2/2017).

Rudiantara menjelaskan upaya mengatasi krisis spektrum yang diakibatkan trafik mobile broadband antara lain dengan menambah bandwidth spektrum, meningkatkan spektrum efisiensi dengan meng-upgrade teknologi dan menambah jumlah tower.

• KOMINFO: Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar
• XL Axiata Gunakan Green BTS Secara Massal
• Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang
• Dukung Kesuksesan Event International Jaringan 4G & Layanan XL Axiata Siap Dukung Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba
• XL Axiata Raih Pertumbuhan Yang Solid Mengungguli Industri Dengan Performa Jaringan Terbaik

Proses refarming menurut Rudiantara telah berhasil dilakukan pada 2015. "Karena permasalahan saat ini adalah kapasitas dan pita frekuensi 2.1 GHz dan 2.3 GHz menjadi solusi untuk kapasitas yang dialokasikan di kota besar. Pemerintah akan melelang pita frekuensi 2.1 GHz sebanyak dua blok, masing-masing 5 MHz, sedangkan pita frekuensi 2.3 GHz sebanyak 15 MHz dari sisa kosong sebanyak 30 MHz," ujarnya.

Ditambahkan oleh Menkominfo bahwa saat ini persentasi distrbusi trafik data jauh lebih pesat dibandingkan dengan trafik voice/SMS. "Telepon yang menggunakan OTT (WhatsApp, WeChat) per menitnya harus lebih murah jadi beban masyarakat lebih rendah. Pemerintah ingin membuat industri lebih terjangkau dan affordable," tambah Rudiantara.

Dijelaskan Menkominfo, secara strategis adalah bagaimana kita menata industri telekomunikasi. "Pemerintah harus membuat industri efisien, membangun infrastruktur lebih banyak agar bisa dinikmati masyarakat. Konsepnya bagaimana membuat industri suistainable. Jika efisien maka pendapatan pemerintah dari pajak akan meningkat. Kalau PNBP meningkat tapi pajak tidak meningkat berarti industrinya tidak sehat," pungkas Menkominfo.

Dalam acara yang sama, Faisal Basri menjelaskan frekuensi menjadi instrumen vital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di era digital. Sehingga perlu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak untuk mendayagunakan frekuensi secara maksimal untuk melayani konsumen dengan kualitas lebih baik. (p/mk)